Dasar Hukum

Rapat Koordinasi Peningkatan Kompetensi PTK ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  • Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama pasal 28 ayat 3 tentang Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran;
  • Permendiknas No. 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja;
  • Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010–2014.
  • Permendiknas No. 8 Tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  • Permendiknas Nomor: 50 tahun 2008 tanggal 4 september 2008, tentang Rincian Tugas satuan kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan tenaga Kependidikan (PPPPTK);
  • Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 15 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang pedoman umum pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional;
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, sesuai ketentuan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: